LKJ INSPEKTORAT 2021

Inspektur Provinsi lampung Bapak Ir.fredy SM.MM berharap kepada Pejabat dan ASN di Pemerintah Provinsi lampung untuk melaporkan segala bentuk KKN yang berkaitan dengan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat provinsi lampung hal ini sesuai dengan Intruksi Gubernur lampung guna menciptakan Pemerintah Yang bersih dan Pemerintah yang Melayani

.

.

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT 2021

Rencana kerja  INSEKTORAT 2021

Dengan terbitnya Keputusan Gubernur Lampung Tentang TIm Pengelola LHKPN , Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah dapat besinergi dalam mengawasi dan menindak lanjuti sesuai tupoksi masing-masing agar LHKPN ini dapat berjalan efektif di Pemerintah provinsi lampung. 

Pemerintah Provinsi Lampung merubah Peraturan Gubernur lampung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Gratifikasi dengan Peraturan gubernur Lampung tahun 21 tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan KPK RI Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan gratifikasi .

Gubernur Lampung Bapak Ir.Arinal Djunaidi berharap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengetahui aturan gratifikasi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Inspektur Provinsi lampung menghimbau kepada ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk menolak segala bentuk Gratifikasi baik berupa Uang dan berbentuk hadiah/barang sesuai dengan Pergub 21 Tahun 2021 tentang Pedoman gratifikasi dan melaporkannya ke Inspektorat provinsi lampung Subbag Perencanaan apabila mendapatkan gratifikasi agar terhindar dari ancaman pidana terkait KKN.

Pemerintah Provinsi Lampung telah membuat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyampaian Harta Kekayaan Penyenggara Negara dimana Pergub ini untuk menyelaraskan dengan Peraturan KPK RI

Pemerintah Provinsi Lampung telah membuat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyampaian Harta Kekayaan Penyenggara Negara dimana Pergub ini untuk menyelaraskan dengan Peraturan KPK RI

untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi perlu dibentuk Tim Evaluator untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Desa

Keputusan Inspektur Provinsi Lampung

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/371/IV.01/HK/2021 tentang Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi Masa Bhakti 2021-2026

Dalam Pelaksanaan Permendagri 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan  Tahun 2022 perlu dibentuk Sk Inspektur Standar hari di Lingkungan inspektorat Provinsi Lampung

Dalam rangka mendukung Pemerintahan Provinsi Lampung  yang bersih dari KKN perlu menetapkan Pergub tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Untuk melaksanakan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daearah perlu menetapkan PP ini

Untuk mewujudkan Wilayah Bebas KKN dan Pengelolaan ZI pada unit kerja