| 1 |
Peraturan-Peraturan |
Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan zona Integritas di Lingkungan Instansi |
Untuk mewujudkan Wilayah Bebas KKN dan Pengelolaan ZI pada unit kerja |
|
| 2 |
Peraturan-Peraturan |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun-2017-tentang-hak-dan-kewajiban-administratif-pimpinan-dan-anggota-dprd |
Untuk melaksanakan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daearah perlu menetapkan PP ini |
|
| 3 |
Peraturan-Peraturan |
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS |
Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 |
|
| 4 |
Peraturan-Peraturan |
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah |
Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah |
|
| 5 |
Peraturan-Peraturan |
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat DILingkungan Pemerintah Provinsi Lampung |
Dalam rangka mendukung Pemerintahan Provinsi Lampung yang bersih dari KKN perlu menetapkan Pergub tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung |
|
| 6 |
Peraturan-Peraturan |
Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/84/IV.01/2022 tentang Stndar Hari Pelaksanaan dan Waktu PenyelesaianbLaporan Binwas Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 |
Dalam Pelaksanaan Permendagri 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Tahun 2022 perlu dibentuk Sk Inspektur Standar hari di Lingkungan inspektorat Provinsi Lampung |
|
| 7 |
Peraturan-Peraturan |
Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/731/IV.01/HK/2021 tentang Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi Masa Bhakti 2021-2026 |
Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/371/IV.01/HK/2021 tentang Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi Masa Bhakti 2021-2026 |
|
| 8 |
Peraturan-Peraturan |
Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor : 700/KPTS/144/IV.01/2022 tentang Obrik Pemeriksaan Tahun 2022 |
Keputusan Inspektur Provinsi Lampung |
|
| 9 |
Peraturan-Peraturan |
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa |
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa |
|
| 10 |
Peraturan-Peraturan |
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/193/IV.01/2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung |
untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi perlu dibentuk Tim Evaluator untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung |
|
| 11 |
Peraturan-Peraturan |
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung disesuaikan dengan PERKA KPK RI Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan gratifikasi |
Pemerintah Provinsi Lampung merubah Peraturan Gubernur lampung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Gratifikasi dengan Peraturan gubernur Lampung tahun 21 tahun 2021 disesuaikan dengan Peraturan KPK RI Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan gratifikasi .
Gubernur Lampung Bapak Ir.Arinal Djunaidi berharap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengetahui aturan gratifikasi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
Inspektur Provinsi lampung menghimbau kepada ASN Pemerintah Provinsi Lampung untuk menolak segala bentuk Gratifikasi baik berupa Uang dan berbentuk hadiah/barang sesuai dengan Pergub 21 Tahun 2021 tentang Pedoman gratifikasi dan melaporkannya ke Inspektorat provinsi lampung Subbag Perencanaan apabila mendapatkan gratifikasi agar terhindar dari ancaman pidana terkait KKN.
|
|
| 12 |
Peraturan-Peraturan |
Keputusan gubernur Lampung Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pembentukan unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 |
Inspektur Provinsi lampung Bapak Ir.fredy SM.MM berharap kepada Pejabat dan ASN di Pemerintah Provinsi lampung untuk melaporkan segala bentuk KKN yang berkaitan dengan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat provinsi lampung hal ini sesuai dengan Intruksi Gubernur lampung guna menciptakan Pemerintah Yang bersih dan Pemerintah yang Melayani |
|
| 13 |
Peraturan-Peraturan |
Keputusan Gubernur Lampung Nomor 328 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan harta kekayaan Penyelenggara negara ( LHKPN ) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung |
Dengan terbitnya Keputusan Gubernur Lampung Tentang TIm Pengelola LHKPN , Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah dapat besinergi dalam mengawasi dan menindak lanjuti sesuai tupoksi masing-masing agar LHKPN ini dapat berjalan efektif di Pemerintah provinsi lampung. |
|
| 14 |
Laporan RKT |
Rencana Kerja 2021 INSEKTORAt |
Rencana kerja INSEKTORAT 2021 |
|
| 15 |
PK Murni |
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT 2021 |
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT 2021 |
|
| 16 |
SK IKU |
IKU INSPEKTORAT 2021 |
. |
|
| 17 |
Lap. Pencapaian Kinerja |
LKJ INSPEKTORAT 2021 |
LKJ INSPEKTORAT 2021 |
|
| 18 |
Rencana Aksi |
Rencana Aksi 2021 |
. |
|
